Negara Jangan Intervensi ?

Negara tidak boleh intervensi dalam masalah keyakinan. Demikianlah argumentasi yang sering dilontarkan oleh kelompok sekuler-liberal, terutama ketika membela keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Menurut kelompok ini, kalau negara campur tangan dalam masalah keyakinan, berarti negara telah memihak pada kelompok (agama) tertentu, padahal negara harus berdiri di atas semua golongan (tidak memihak).

Secara historis, pernyataan di atas bukanlah hal yang baru dalam dunia pemikiran manusia. Pendapat bahwa negara tidak boleh intervensi dalan keyakinan keagamaan masyarakat, atau agama tidak boleh intervensi terhadap negara, pada dasarnya lahir dari cara pandang sekulerisme; yakni sebuah paham yang memisahkan agama dari urusan duniawi termasuk negara.

Secara historis, kelahiran sekulerisme sendiri tidak terlepas dari sejarah kelam bangsa Eropa (the dark ages). Pada abad pertengahan (The Middle Ages) Eropa diatur oleh sistem feodal yang zhalim, yang merupakan kolaborasi antara kerajaan (politisi, bangsawan), dan gereja. Karena ajaran gereja tidak memiliki perangkat sistem yang komplit untuk mengatur urusan publik, maka pihak gereja membuat sendiri berbagai fatwa dan hukum berdasarkan selera mereka – yang diklaimnya sebagai wahyu dari Tuhan – yang kemudian diajukan kepada para raja untuk ditetapkan sebagai ketetapan politik atau sabda raja.

Pada akhirnya, para raja pun mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi dan berhak memerintah rakyatnya berdasarkan wewenang yang diberikan Tuhan melalui pihak gereja. Karena itu, sabda raja diklaim sebagai Sabda Tuhan. Dari sini para raja pun dengan leluasa menguasai rakyatnya atas nama Tuhan persis seperti pemilik budak menguasai budaknya.

Pada saat yang sama di Eropa sedang dimulai periode sains dan penemuan-penemuan. Hal ini sering menimbulkan konfrontasi dengan ajaran Gereja. Misalnya ketika Galileo mendukung hipotesanya Copernicus bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya seperti yang dinyatakan gereja.  Begitu pula, penemuan benua keempat, yaitu Australia, menimbulkan friksi dengan ajaran Gereja yang menyebutkan hanya ada tiga benua. Gereja yang berkolaborasi dengan kerajaan terus berusaha memberangus pengetahuan-pengetahuan yang berlawanan dengan Gereja demi mempertahankan pengaruhnya di masyarakat.

Di lain pihak, karena kelaliman kerajaan dan gereja, masyarakat mulai berpaling dari dogma negara dan gereja. Para cendekiawan juga mulai melakukan perlawanan terhadap Gereja. Niccolo Machiavelli menelurkan gagasan yang membuat negara-negara Eropa berpaling dari konsep teokrasi ke konsep nation state. Akibat penindasan yang dilakukan penguasa, seruan kebebasan semakin kuat, dan agama mulai dianggap sebagai takhayul dan kemunduran.

Para pemikir dan politisi terkemuka seperti John Locke, Thomas Hubbes, Montesquieu dan Rousseau menyerukan agar individu diberikan kebebasan dan tidak dikekang. J.J. Rousseau menyatakan “Man was born free and he is everywhere in chains” yang berarti manusia memiliki kehendak untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak ditentukan oleh Tuhan, sehingga manusia bebas dan pada hakikatnya manusia itu baik. Negaralah yang telah memperbudak manusia, sehingga manusia terkekang dan negara eksis tanpa persetujuan manusia.

Di sini mulai terlihat bahwa Eropa berpaling dari sistem feodal dan beralih menuju sebuah masyarakat yang lebih bebas (liberal) dimana setiap warga negara dapat menentukan nasibnya sendiri. Rousseau-lah yang memberi inspirasi lahirnya Revolusi Perancis yang menyeret runtuhnya kekuatan represif kerajaan dan Gereja.  Sistem parlemen disusun, kerajaan hanya dijadikan simbol, dan Gereja kehilangan kekuasaannya. Sebuah masyarakat sekular pun terbentuk.

Proses yang sama terjadi di belahan Eropa lain, dimana kerajaan-kerajaan hanya dijadikan simbol dan Gereja nyaris tidak memiliki hubungan apapun dengan negara, begitu pun sebaliknya negara tidak memiliki hubungan dengan gereja. Peran gereja hanya terkonsentrasi pada masalah ibadah ritual dan moral. Inilah periode Renaissance, saat dimana bangsa Eropa mulai membuka cakrawala berpikirnya dengan melepaskan doktrin-doktrin agama dari urusan duniawi (sekulerisme).

Sekulerisme menghendaki agar hak Tuhan (agama) diberikan kepada Tuhan (agama) dan kaisar (negara) kepada kaisar (negara). Tuhan (agama) tidak berhak intervensi kepada kaisar (negara, kehidupan publik) sebagaimana halnya kaisar (negara) tidak berhak campur tangan  terhadap Tuhan (kehidupan agama). Inilah yang membentuk pikiran orang-orang Eropa modern.  Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah masuk akal jika kita menilai semua agama hanya berdasarkan pengalaman ajaran Kristen saja?

Andaikata hal itu hanya ditujukan kepada bangsa-bangsa barat yang Kristen, mungkin sah-sah saja dan sangat relevan. Sebab, agama mereka – selain tidak paripurna – juga saat itu tidak memberi ruang bagi munculnya perbedaan pendapat yang berarti penindasan terhadap kebebasan berpikir, berbicara, dan bereskpresi. Masalahnya kenapa hal itu dipaksakan kepada Islam dan umat Islam ? Padahal, sejak awal kelahirannya, Islam dan umat Islam tidak pernah mengalami masa kegelapan sebagaimana halnya bangsa Kristen Eropa.

Sayangnya, sekulerlisasi, inilah yang tampaknya diinginkan oleh imperialis barat melalui komparador-komparadornya yang sekuler-liberal di negeri-negeri muslim termasuk Indonesia. Sebab, mereka menyadari bahwa rival terberat setelah runtuhnya ideologi sosialisme-komunisme adalah Islam. Karenanya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencegah bangkitnya kembali kekuatan Islam, khususnya apa yang dianggap Islam politik (ideologis).

Secara teoritis, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang dengannya Islam harus menjadi dasar negara yang berarti Islam melakukan intervensi terhadap urusan negara dan rakyat (publik). Begitu pun sebaliknya, demi kemashlahatan, negara berhak melakukan intervensi terhadap kehidupan rakyat, termasuk urusan keagamaan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, bukan berarti negara berhak memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Sebab, dengan gamblang Islam menyatakan tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Juga bukan berarti non-Islam tidak boleh beribadah, sebab Islam membolehkan non-muslim beribadah sesuai agamanya masing-masing. Intinya, intervensi negara tersebut berada dalam bingkai hukum Islam.

Dalam konteks ini, Islam mewajibkan negara untuk menjaga agama (akidah) Islam agar tetap eksis dan kuat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Negara juga harus bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang mengancam kehidupan umat, termasuk aqidah Islam. Praktek seperti ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan generasi setelahnya yang dengan tegas memberikan sanksi hukuman mati kepada orang-orang murtad, dengan sabdanya “man baddala dinahu faqtuluhu” (siapa saja yang mengganti agamanya (murtad dari Islam) maka bunuhlah ia). Begitu pula dengan Abu Bakar r.a yang dengan tegas memerangi Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi.

Pandangan sekuler jelas sangat berbahaya. Dengan alasan kebebasan agama, seorang muslim dengan seenaknya keluar (murtad) dari Islam, orang dibiarkan membuat keyakinan yang aneh-aneh, mengaku sebagai nabi atau malaikat jibril, shalat dua bahasa, dan sebagainya. Tidak intervensinya (diam) negara dalam masalah ini jelas menunjukan betapa akidah dipandang remeh dan murahan, padahal akidah adalah fondasi setiap individu dan negara. Kalau fondasi ini lemah, maka ketakwaan individu pun akan lemah dan secara otomatis negara pun akan lemah. Hal ini berlaku umum untuk setiap jenis bangsa dan negara (muslim atau bukan)

Kenyataan bahwa negara harus menjaga hal-hal mendasar yang menjadi asasnya di tengah masyarakat, sebenarnya adalah hal yang wajar dan sesuai dengan fakta. Dimana pun dan sampai kapan pun tidak akan pernah ada sebuah negara yang membiarkan keyakinan-keyakinan mendasarnya (akidah/ideologi) diobok-obok oleh sekelompok orang atau negara tertentu. Buktinya, saat ini saja, negara-negara kapitalis-sekuler yang menyatakan dirinya sebagai pendekar demokrasi dan HAM selalu berusaha sekuat tenaga menjaga akidah (ideologi) sekulernya agar tetap eksis. Tidak pelu heran jika Bush berulang kali menyatakan bahwa nilai-nilai kapitalisme seperti demokrasi, HAM, pluralisme adalah harga mati untuk kepentingan bangsa Amerika.

Hal serupa juga dilakukan oleh Prancis yang melarang penggunaan jilbab oleh muslimah Prancis, larangan mendirikan sekolah Islam oleh pemerintah Australia, diubahnya adzan dengan bahasa nasional oleh pemerintah Turki. Bukankah ini merupakan sebuah bentuk intervensi negara dalam masalah keyakinan beragama, sekaligus wujud hipokritnya nilai-nilai sekuler seperti demokrasi dan HAM ?

Dengan demikian, argementasi bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan warganya adalah omong kosong belaka. Bahkan sebuah kebohongan besar kalau negara kalitalis-sekuler dikatakan tidak melakukan intervensi dalam masalah keyakinan warganya. berarti, mengharap adanya suatu “negara netral” atau tidak melakukan intervensi dalam suatu masalah termasuk keyakinan keagamaan, adalah mimpi belaka. Sebab, realitasnya memang tidak pernah dan tidak akan pernah ada sekalipun negara itu menamakan dirinya negara super sekuler.

Dalam konteks inilah maka intervensinya pemerintah Indonesia dalam kasus Ahmadiyah merupakan perkara yang wajar adanya, bahkan sudah seharusnya bertindak demikian guna menyelamatkan akidah Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk negeri ini. Disamping itu, siapa pun yang mencermati dengan jernih, masalah Ahmadiyah bukanlah masalah kebebasan beragama melainkan penistaan atau penodaan terhadap sebuah agama (Islam). Jika pemerintah diam diri dengan alasan kebebasan berkeyakinan, niscaya akan menimbulkan kekacauan (chaos) di masyarakat muslim khususnya. Tentu hal ini tidak mungkin dibiarkan oleh sebuah negara, apapun jenis kelaminnya (sekuler atau Islam).

 

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: