DEMOKRASI = KEDIKTATORAN PARLEMEN

Beberapa tahun lalu Indonesia resmi meraih “medali Demokrasi” dari IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik) – sebuah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi di seluruh dunia. Medali ini diberikan karena Indonesia dianggap sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia yang dinilai berhasil melaksanakan demokratisasi secara sungguh-sungguh. Kesuksesan tersebut ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu langsung 2004 yang membawa SBY – dari parpol baru – ke kursi kekuasaan.

Selama ini banyak kalangan memahami bahwa sistem demokrasi merupakan satu-satunya sistem pemerintahan terbaik yang pernah ada di dunia dan sangat relevan dengan dinamika kehidupan modern. Ini dipahami karena demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kedaulatan (sovereignty) sendiri didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang berbeda.[1] Miriam Budiarjo menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.[2]

Dalam bahasa Arab, istilah kedaulatan (sovereignty) disebut as-siyadah; mashdar dari kata sada – yasudu – siyadah wa su’dudan, yang berarti kekuasaan tertinggi.[3] Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nizhamul hukmi fil islam mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang mengelola dan mengendalikan suatu kehendak atau aspirasi tertentu.[4] Jadi, dapat dipahami bahwa kedaulatan (as-siyadah/ sovereignty) adalah kekuasaan tertinggi yang bersifat absolute, mutlak, yang memiliki hak mengeluarkan hukum atas sesuatu baik terhadap perbuatan maupun benda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tampak nyata bahwa rakyat merupakan pihak yang memiliki kehendak atau kemauan yang oleh J.J. Rousseau disebutnya sebagai Volonte General atau General Will.[5] Karena itu, kedaulatan rakyat dapat dipahami juga sebagai kehendak ada di tangan rakyat. Kalau rakyat ingin begitu ya harus begitu. Wajar jika dalam konsep kedaulatan rakyat, segala perkara terserah rakyat; boleh tidaknya, halal-haramnya bergantung pada kehendak rakyat. Aturan dan hukum apa yang akan diberlakukan juga terserah kehendak rakyat. Juga apakah rakyat mau mengubah sistem ekonomi, budaya, pendidikan, hukum dan yang lainnya, semuanya terserah rakyat. Menurut Roussau, kehendak umum itu menyamai kebaikan umum. Jangan aneh, jika dalam konsep demokrasi rakyat terkesan menjadi Tuhan, bahkan para fundamentalis demokrasi benar-benar meyakini Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Dengan konsep demokrasi seperti itu, maka jika mayoritas rakyat menghendaki dihalalkannya kondomisasi, homoseks, pornografi, pornoaksi, prostitusi, dan sebagainya, negara berhak – bahkan harus – mengikuti kehendak mayoritas tersebut. begitu pula dalam hal perundang-undangan. Semua produk hukum mesti diambil atas persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui wakil-wakil rakyat di parlemen (demokrasi perwakilan).

Pada faktanya hakikat kedaulatan rakyat ini tidak banyak dipahami oleh rakyat. Rakyat hanya memahaminya sebatas perwujudan partisifasi rakyat dalam pemilu yang transfaran dan akuntabel, ditambah dengan serangkaian musyawarah para wakil rakyat dalam mengambil keputusan; terlepas apakah hasil musyawarah itu bertentangan dengan aturan islam ataukah tidak.

Lantas, secara faktual, benarkah rakyat dalam demokrasi benar-benar pemilik kedaulatan ?

Sungguh, anggapan yang menyatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat merupakan pandangan yang keliru bahkan tertipu. Pasalnya, secara factual, di Indonesia sendiri yang berdaulat itu sebenarnya bukanlah mayoritas rakyat melainkan para wakil rakyat (termasuk elit penguasa dan pengusaha) yang sejatinya adalah segelintir (minoritas) rakyat.

Konsep kedaulatan rakyat memang sangat mempesona. Akan tetapi, pada faktanya tidaklah demikian. Bagaimana tidak, mayoritas rakyat tidak pernah dilibatkan dalam proses pemerintahan, termasuk membuat hukum atau pengambilan keputusan. Sebab secara konseptual, rakyat telah mewakilkannya kepada segelintir orang yang menjadi wakil-wakilnya. Rakyat hanya sekedar merayakan pesta pemilu, nyoblos gambar, setelah itu selesai. Para wakil rakyatlah – yang sejatinya pihak minoritas – yang secara real memerintah, membuat hukum dan memutuskan kebijakan; tentu atas nama rakyat.

Dari sini, kehendak rakyat pun senyatanya berubah menjadi kehendak minoritas rakyat; tepatnya kehendak para elit penguasa, pengusaha atau wakil rakyat. Tidak perlu heran jika dalam demokrasi seringkali muncul kesewenang-wenangan gaya baru dengan mengatasnakan rakyat. Dalam sistem ini pula kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa atau wakil rakyat seringkali bertabrakan dengan kehendak dan aspirasi rakyat sendiri. Betapa sering kebijakan pemerintah yang diamini para wakil rakyat justru ditentang habis-habisan oleh rakyatnya sendiri. Ironisnya, meski berjuta rakyat berteriak menentang kebijakan para wakilnya namun para wakilnya itu tak kunjung menggubrisnya. Akhirnya, apa boleh dikata, rakyat – yang secara teori diposisikan sebagai pemilik kedaulatan – tak ubahnya ”macan ompong” yang tidak mampu membatalkan, menghapus atau mengubah aturan main/kebijakan yang telah divonis oleh para wakilnya tersebut. Bukankah semua ini menunjukan betapa KEDAULATAN MAYORITAS telah berubah menjadi KEDAULATAN MINIROTAS ?

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Cilfredo Pareto dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Hal senada juga dinyatakan oleh Benjamin Constan, bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yakni KEDIKTATORAN PARLEMEN. Hal ini benar-benar terbukti dengan banyaknya UU yang dilahirkan oleh parlemen (termasuk pemerintah) yang dipaksakan dan bertabrakan dengan kepentingan rakyat.

Hal tersebut jelas berbeda dengan islam, dimana kedaulatan ada di tangan hukum syariah (hukum Allah). Dalam hal ini, hanya Allah sajalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum atas manusia; inilhukmu illa lillaahi (menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah) (Qs. Al-an’am : 57).

Oleh karena itu, sudah saatnya kita akhiri KEDIKTATORAN PARLEMEN/MINORITAS ini dengan kembali kepada kedaulatan islam, yakni kedaulatan hukum-hukum Allah. Sebab, Dialah satu-satunya pihak yang tahu akan hakikat yang baik dan buruk bagi manusia.Wallahu’alam bishshawaab.


[1]Sarifuddin Bebyl, Tata Negara,(Jakarta : Grapindo Media Pratama,2000),h.19

[2]Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik,(Jakarta : PT.Gramedia,1989),cet.XII,hl.44

[3]Ahmad Warson al-Munawir,Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, tentang Sada,(Jogyakarta : Pustaka Progresif,1997).

[4]Taqiyuddin an-Nabhani,Nizham al-Hukm fi al-Islam,1990,hal.40. Mahmud Abdul Majid al-Khalidi,Qawaid Nizham al-Hukmi fi al-Islam,t.t.hal.46.

[5]ibid,hal.173.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: